tugas softskill


SISTEM PENGELUARAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI SETDA KOTA BEKASI




1.1Latar Belakang

Dalam dunia bisnis keberadaan komputer sangat penting dan memberikan kemudahan dalam mengelola aktifitas perusahaan, sebut saja dalam dunia perkantoran, perdagangan, instansi pemerintah dan perbankan dimana sistem informasi dan pengolahan data yang cepat efisien harus segera diwujudkan. Hal ini tentunya untuk memaksimumkan jumlah informasi yang berguna bagi orang-orang yang ada dalam suatu organisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jumlah biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan mencerminkan aspek ekonomis yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, karena setiap perusahaan yang didirikan pada umumnya berusaha selalu untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dari penerimaan perusahaan, namun dalam perusahaan juga memiliki pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya jumlah pengeluaran pada perusahaan, maka setiap perusahaan harus memiliki bagian yang dapat mengendalikan jumlah pengeluaran yang ada. Pada Kantor Walikota Bekasi, bagian yang mengatur dalam pengeluaran yaitu bagian bendahara pengeluaran. Dalam kegiatan mengatur pengeluaran Kantor Walikota, bagian bendahara menggunakan aplikasi software SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

1.2       Gambaran Umum Institusi
Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri. Itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibukota Kerajaan Tarumanegara (358.669 M) Luas Kerajaan ini mencakup wilayah kota bekasi, Sunda kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga kewilayah sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan filologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai ibukota Tarumanegara adalah diwilayah Bekasi sekarang.
Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 terbentuklah Kota Bekasi, dengan wilayah terdiri dari empat akwedanaan, 13 kecamatan (termasuk kecamatan Cibarusah), dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapakan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “Swantatra Wibawa Mukti”, Keputusan ini direalisir pada 15 Agustus 1950 yang kemudian diakui lahirnya Kabupaten Bekasi dengan bupati pertama R. Suhanda Umar, SH.
Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi(Jl. Ir. H. Juanda). Kemudian tahun 1982, saat bupati dijabat oleh Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. Ahmad Yani No.1 Bekasi karena perkembangan Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri dari empat kecamatan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1981 Kota Administratif Bekasi terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya terdiri dari 18 kelurahan dan delapan desa.
Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 denagn walikota pertama dijabat oleh H. Soedjono. Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 yang kemudian diganti oleh Drs. Khailani AR hingga tahun 1997.
Kota Adminsitratif Bekasi terus berkembang dengan cepat sehingga statusnya kemudian diangkat menjadi kotamadya (Kota) melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996. Pada status Bekasi menjadi kotamadya, walikota masih dijabat oleh Drs. Khailani AR sampai tahun berikutnya. Selanjutnya tanggal 23 Februari 1998 Walikota Bekasi dijabat oleh Drs. H. Nonon Sonthanie , setelah itu tahun 2003-2008 Walikota Bekasi dijabat oleh H. Akhmad Zurfaih HR. Dan tahun 2008-2013 Walikota Bekasi dijabat oleh H. Mochtar Mohammad.


1.3       Struktur Organisasi
Manajemen organisasi diadakan dengan maksud untuk membuat hubungan – hubungan menjadi semakin baik sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai serta dengan jelas menentukan tanggung jawab semua pihak dengan maksud memudahkan tercapainya tujuan yang sudah dibuat terlebih dahulu.
Dengan adanya hubungan – hubungan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai, maka menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dapat dianggap sebagai sebuah kerangka yang merupakan titik pusat yang dapat menghubungkan pekerjaan – pekerjaan supaya lebih baik, atau dengan perkataan lain untuk memperoleh gambaran yang luas mengenai manajemen dari suatu perusahaan harus dimulai dengan mempelajari manajemen organisasi perusahaan.
Struktur organisasi pada Sekretariat Kota Bekasi sesuai bentuk yang sederhana dimana setiap bagian dikoordinasi oleh pimpinannya masing-masing sehingga dengan demikian setiap pekerjaan dapat terhubung dengan baik karena adanya kerjasama antar bagian.









STRUKTUR ORGINASI BAGIAN VERIVIKASI DAN PEMBUKUAN SEKERTAIAT KOTA BEKASI







Gambaran 1.2 :  Struktur Organisasi Bagian Verivikasi dan Pembukuan Sekertariat Daerah  
                          Kantor Walikota Bekasi            
Sumber            : Kantor Walikota Bekasi                                                          
                                             





Pihak-pihak yang terkait adalah :
       
Fungsi Kepala Bagian:
  1. Mengotorisasi data-data SPM GU yang telah diperiksa oleh wakil kepala bagian.
  2. Memutuskan rencana strategis untuk jangka panjang.
  3. Bertanggungjawab terhadap pengesahan SPM GU.
  4. Memimpin rapat.
       Fungsi Wakil Kepala Bagian:
  1. Membantu Kepala bagian dalam mempersiapkan data SPM GU.
  2. Menyiapkan presentasi dalam rapat bagian verivikasi dan pembukuan.
  3. Mengecek data SPM GU sebelum disampaikan kepada kepala bagian.
       Fungsi Staff:
  1. Pengecekan dan penginputan data SPM GU.
  2. Sebagai pelaksanaan hal-hal yang menyangkut teknis.
  3. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data SPM GU.
  4. Mendokumentasi data-data SPM GU.




2.1 Pengertian  Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2.1.1    Kerangka Hukum
Surat Permintaan Pembayaran diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SPKD berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan. Permendagri 13/2006 (pasal 198 dan 210) mengatur SPP dalam 4 jenis yaitu SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), SPP Tambahan Uang (TU), dan SPP Langsung (LS) dengan peruntukkan dan perlakuan yang berbeda.
 2.1.2  Deskripsi Kegiatan
 Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD. SPP yang akan dibahas adalah SPP GU yaitu :
§         SPP Ganti Uang (SPP-GU); yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis. Misal, suatu SKPD mendapatkan alokasi UP pada tanggal 4 Januari sebesar Rp 10.000.000. Pada tanggal 20 Januari UP tersebut telah terpakai sebesar Rp 9.750.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp 9.750.000 untuk mengembalikan saldo UP ke jumlah semula.
Untuk lebih jelas mengetahui deskripsi kegiatan pengajuan SPP GU,akan dijelaskan pada tahap langkah-langkah penerbitan SPM GU dalam 4.2.2.3, karena kegiatan ini akan berkaitan langsung dalam proses kegiatannya.

2.2       Pengertian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2.2.1    Kerangka Hukum
Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Permendagri 13/2006 (pasal 216 sampai 219) mensyaratkan penelitian sebelum penerbitan SP2D dengan tujuan agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan
Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Pengguna Anggaran sedangkan dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD  menyerahkannya langsung pada pihak ketiga.
2.2.2 Deskripsi Kegiatan
SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.
SP2D dapat diterbitkan jika:
·                     Pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang
tersedia.
·                     Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan
                        perundangan.
·                     Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D :
§         Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.
§         Apabila ditolak,  dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.
 2.3 Pengertian Surat Perintah Membayar (SPM)
2.3.1    Kerangka Hukum
Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  setelah Surat Permintaan Pembayaran dinyatakan lengkap dan sah. SPM ini diterbitkan pada Kuasa BUD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Permendagri 13/2006 (pasal 211 sampai 215) memberikan panduan pelaksanaan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar), dokumen-dokumen yang diperlukan, dan pelaksana penatausahaan terkait penegeluaran perintah membayar.
2.3.2  Deskripsi Kegiatan
Proses Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah pernah dilakukan.
Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPDnya. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.
SPM (Surat Perintah Membayar) dapat diterbitkan jika:
§      Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran
                        yang tersedia.
§      Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan
                        perundangan.
Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
§                     Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
§                     Apabila ditolak,  dikembalikan paling lambat 1 hari sejak
                        diterima SPP.

2.3.3    Tahap-tahap dalam proses pengajuan SPM
Langkah 1 :
Pada Langkah Pertama, kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan menyerahkan dokumen SPD kepada bendahara dan PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Langkah 2 :
Pada langkah yang kedua, kegiatan dilakukan oleh bendahara. Berdasarkan dokumen SPD dan tambahan dokumen SPJ maka bendahara membuat dokumen SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) beserta dokumen lainnya, antara lain Surat pengantar SPP GU , ringkasan SPP GU, rincian SPP GU , Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP GU sebelumnya, salinan SPD, surat pernyataan Pengguna Anggaran, dan lampiran lainnya.
Langkah 3 :
Pada langkah yang ketiga, kegiatan dilakukan oleh Bendahara, dengan menyerahkan SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) beserta dokumen lainnya kepada PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Langkah 4 :
Pada langkah yang keempat, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Permendagri 13/2006 dan telah dinyatakan kembali. Khusus untuk SPP-GU, kelengkapan dokumen tersebut mencakup juga SPJ yang telah disahkan.
Langkah 5:
Pada langkah yang kelima, kegiatan masih dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) . Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan membuat rancangan SPM (Surat Perintah Membayar). Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat pernyataan lengkap atau tidaknya SPP GU. Jika dinyatakan lengkap maka PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima.
Langkah 6:
Pada langkah yang keenam, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kegiatan dilakukan dengan menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk SPM GU :
§         surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
§         surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya
§         ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
§         bukti atas penyetoran PPN/PPh.
Langkah 7 :
Pada langkah yang ketujuh, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). Apabila ternyata PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyatakan bahwa dokumen SPP-GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) belum lengkap, maka SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM, yang juga dibuat dalam dua rangkap. Satu dokumen akan diarsipkan dalam register Surat penolakan SPM (Surat Perintah Membayar), sementara dokumen lainnya dikirimkan bersama SPP-GU yang ditolak tadi kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi dan dilengkapi oleh bendahara pengeluaran. Surat penolakan ini diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak SPP- GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) diterima. Format register SPM (Surat Perintah Membayar) maupun format register penolakan SPM (Surat Perintah Membayar)  adalah sama. Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat SPM (Surat Perintah Membayar) yang  telah dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah), sementara Register penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).


Langkah 8 :
Pada langkah yang kedelapan, kegiatan dilakukan oleh bendahara. Kegiatan ini dilakukan setelah bendahara menerima surat penolakan SPM (Surat Perintah Membayar) dan bendahara melakukan penyempurnaan SPP GU kemudian diserahkan kembali kepada PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah)



















Di bawah ini adalah bagan alir sistem pengajuan SPM  yang terintegrasi :

Transaksi Akuntansi yang menggunakan bagan alir di atas diantaranya pengeluaran pemeliharaan barang inventaris kantor walikota yang prosesnya adalah sebagai berikut :
1.      Pengguna anggaran menyerahkan SPD untuk pemeliharaan kepada bendahara dan PPK SKPD.
2.      Apabila SPD diterima oleh bendahara dan PPK SKPD, dibuat pencatatan ke dokumen SPP-GU.
3.      Setelah itu dilakukan penelitian untuk melihat kelengkapan dokumen SPP-GU.
4.      Jika dokumen SPP-GU sudah lengkap, bendahara mengeluarkan / menerbitkan SPM untuk mengesahkan SPD untuk pemeliharaan kepada pengguna Anggaran.
Contoh kasus dari pengeluaran pemeliharaan barang inventaris yaitu :
Pemeliharaan barang inventaris kantor walikota. Dalam hal ini pemeliharaan komputer di kantor walikota. Apabila dalam kantor walikota terdapat komputer yang rusak, maka dilakukan proses transaksi akuntansi sampai dikeluarkan atau diterbitkannya SPM kepada pengguna anggaran.





2.3.4    Aplikasi Komputer
            Untuk mempermudah proses pencatatan Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, maka digunakanlah aplikasi SIMDA (Sistem Manajemen Daerah) untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dengan cara mengelompokan pos-pos sesuai dengan urutan yang telah disesuaikan dalam aplikasi tersebut. Setiap akun diberi nomor sesuai tanggal terjadinya dan setiap bagian dapat melihat hasil penginputan tersebut, karena SIMDA sudah di online ke setiap bagian.
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Tampilan Aplikasi SIMDA dibawah ini:
 

4.2 Gambar Muka SIMDA
Ini adalah gambar muka SIMDA proses awal untuk memasukan data berupa unit organisasi yang akan dipilh.

4.3. Gambar Unit Organisasi SIMDA
Setelah itu, maka dipilih Dinas Pendidikan di dalam Unit Organisasi tersebut.

4.4. Gambar Input SIMDA

Pada tahap ini, mengisi No SPD (Surat Penyediaan Dana) dan  Tanggal SPD lalu  klik cetak untuk hasil akhir proses ini.
Berikut ini adalah contoh hasil dari proses pengisian SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah :



2.3.5    Pembahasan
            Berdasarkan penjelasan di atas, dalam proses pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran di Kantor Walikota Bekasi sudah menerapkan prosedur dimana Kantor Walikota Bekasi telah mencoba memberikan pelayanan sebaik mungkin.
            Ini dapat terlihat dari penjelasan diatas dimana dalam proses Pengajuan SPM harus melewati bagian-bagian yang terkait, dan juga harus melalui proses SPP kemudian SPM lalu di akhiri dengan SP2D. Ini sudah dijelaskan dalam penjelasan di atas. Tetapi prosedur yang telah dijelaskan tentunya memilki kelebihan dan kekurangan, yaitu:
A.     Kelebihan Proses kerja Kantor Walikota Bekasi :
1.      Setiap Bagian telah melakukan kegiatannya dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2.      Program aplikasi yang digunakan yaitu SIMDA (Sistem Manajemen Derah) untuk proses pencatatan transaksi akuntansi merupakan hal yang efektif karena dapat mempersingkat waktu pada saat pembuatan laporan keuangan pada setiap bagian dan organisasi di Kantor Walikota Bekasi dan akan diterima langsung oleh bagian bersangkutan karena SIMDA memakai sistem online ke setiap bagian.
B.     Kekurangan Proses Kerja Kantor Walikota Bekasi
Dalam proses pengesahan (tanda tangan) dokumen-dokumen yang ada di Bendahara Pengeluaran memakan waktu yang lama, ini disebabkan karena pihak-pihak yang akan mengesahkan (tanda tangan) dokumen tersebut seringkali tidak berada di tempat. Untuk pengesahan (tanda tangan) dokumen-dokumen tersebut biasanya dapat memakan waktu paling lama 1 bulan. Karena dokumen yang akan disahkan (tanda tangan) tersebut biasanya akan diberikan kembali ke bagian-bagian yang terkait dengan pengesahan (tanda tangan) dokumen tersebut.
Pada akhir kegiatan pelaksanaan magang terdapat manfaat yang diperoleh yaitu :
1.      Mengetahui bagaimana proses pencairan dana dan penerbitan membayar.
2.      Memahami  prosedur-prosedur pengeluaran kas di Kantor Walikota Bekasi.
3.      Mengetahui aplikasi komputer yang digunakan untuk proses pencatatan transaksi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

sistem development life cycle(SDLC)

      SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :
      1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi
      2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan
      3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
      4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
      5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
      6. Merancang sistem informasi baru
      7. Membangun sistem informasi baru
      8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru
      9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan
      System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize.
     Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda.
     Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah tersebut adalah
     1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan
     2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem
    3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi
    4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan
     5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat
    6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat
      Siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah keenam. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya.
       Kaji ulang yang dimaksud adalah pengujian yang sifatnya quality control, sedangkan pengujian di langkah kelima bersifat quality assurance. Quality control dilakukan oleh personal internal tim untuk membangun kualitas, sedangkan quality assurance dilakukan oleh orang di luar tim untuk menguji kualitas sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem


---------------------------------------------------------------------------------------------------




TAHAP IMPLEMENTASI

Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya ada dua pendekatan yang dipergunakan oleh perusahaan: cut-off atau paralel. Pendekatan cut-off atau big-bang adalah suatu strategi implementasi sistem dimana dipilih sebuah hari sebagai patokan, dimana terhitung mulai hari tersebut, sistem baru mulai dipergunakan dan sistem lama sama sekali ditinggalkan. Sementara pendekatan paralel dilakukan dengan cara melakukan pengenalan sistem baru sementara sistem lama belum ditinggalkan, sehingga yang terjadi adalah berjalannya dua buah sistem secara paralal (kedua sistem biasa disebut sebagai testing environment dan production environment). Pemilihan terhadap kedua strategi tersebut tentu saja tergantung kepada perusahaan masing-masing, melihat bahwa masing-masing strategi implementasi memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian yang berbeda. Lepas dari strategi yang dipilih, pemberian pelatihan atau training harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untuk mengurangi resiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap sistem baru yang akan diterapkan, sehingga seluruh jajaran pengguna atau SDM akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya di masa-masa mendatang dengan baik. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk menilai kinerja sistem baru yang diterapkan disamping untuk mengetahui isu-isu permasalahan yang timbul. Tentu saja pemecahan masalah dalam tahap implementasi harus segera dicari agar sistem tersebut dapat efektif penggunaannya.

Proyek sistem informasi biasanya ditutup setelah tahap implementasi dilakukan. Namun ada satu tahapan lagi yang harus dijaga manajemennya, yaitu tahap pasca implementasi. Dari segi teknis, yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola (maintenance, supports and services management). Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan dikemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, interfacing ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakan beberapa contoh dari kasus-kasus yang biasa timbul dalam pemeliharaan sistem. Di sinilah perlunya dokumentasi yang baik dan transfer of knowledge dari pihak pembuat sistem ke SDM perusahaan untuk menjamin terkelolanya proses-proses pemeliharaan sistem. Tidak jarang terjadi peristiwa dimana perusahaan atau personel pembuat sistem sudah tidak diketahui lagi lokasinya setelah bertahun-tahun (mungkin perusahaannya tutup, atau yang menangani sistem sudah pindah ke tempat kerja lain). Bisa dibayangkan bagaimana perusahaan pemakai sistem terpaksa membuang sistemnya (membuat sistem baru lagi) atau melakukan tambal sulam (yang secara teknis sangat berbahaya karena tingkat integritas data yang buruk) akibat tidak adanya dokumentasi teknis yang baik atau infrastruktur manajemen pemeliharaan yang efektif.

sumber : 
klik saja disini


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



            Langkah-Langkah Teknis


Langkah 1 :
Pada Langkah Pertama, kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan menyerahkan dokumen SPD kepada bendahara dan PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Langkah 2 :
Pada langkah yang kedua, kegiatan dilakukan oleh bendahara. Berdasarkan dokumen SPD dan tambahan dokumen SPJ maka bendahara membuat dokumen SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) beserta dokumen lainnya, antara lain Surat pengantar SPP GU , ringkasan SPP GU, rincian SPP GU , Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP GU sebelumnya, salinan SPD, surat pernyataan Pengguna Anggaran, dan lampiran lainnya.
Langkah 3 :
Pada langkah yang ketiga, kegiatan dilakukan oleh Bendahara, dengan menyerahkan SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) beserta dokumen lainnya kepada PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Langkah 4 :
Pada langkah yang keempat, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Permendagri 13/2006 dan telah dinyatakan kembali. Khusus untuk SPP-GU, kelengkapan dokumen tersebut mencakup juga SPJ yang telah disahkan.
Langkah 5:
Pada langkah yang kelima, kegiatan masih dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) . Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan membuat rancangan SPM (Surat Perintah Membayar). Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat pernyataan lengkap atau tidaknya SPP GU. Jika dinyatakan lengkap maka PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima.
Langkah 6:
Pada langkah yang keenam, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kegiatan dilakukan dengan menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
Untuk SPM GU :
  • surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
  • surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya
  • ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
  • bukti atas penyetoran PPN/PPh.
Langkah 7 :
Pada langkah yang ketujuh, kegiatan dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah). Apabila ternyata PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyatakan bahwa dokumen SPP-GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) belum lengkap, maka SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM, yang juga dibuat dalam dua rangkap. Satu dokumen akan diarsipkan dalam register Surat penolakan SPM (Surat Perintah Membayar), sementara dokumen lainnya dikirimkan bersama SPP-GU yang ditolak tadi kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi dan dilengkapi oleh bendahara pengeluaran. Surat penolakan ini diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak SPP- GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang) diterima. Format register SPM (Surat Perintah Membayar) maupun format register penolakan SPM(Surat Perintah Membayar)  adalah sama. Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat SPM (Surat Perintah Membayar) yang  telah dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah), sementara Register penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Langkah 8 :
Pada langkah yang kedelapan, kegiatan dilakukan oleh bendahara. Kegiatan ini dilakukan setelah bendahara menerima surat penolakan SPM (Surat Perintah Membayar) dan bendahara melakukan penyempurnaan SPP GU kemudian diserahkan kembali kepada PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KENDALA DALAM PROSES IMPLEMENTASI SISTEM PENGELUARAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI SETDA KOTA BEKASI.


kesalahan-kesalahanm yang terjadi dikarenakan kesalahan manusia yang tidak disengaja dalam menginput rekening-rekening kedalam SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Karena itu Bendahara Pengeluaran sering melakukan Pengeluaran tersebut pernah terjadi kesalahan dan sumber masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara kepada Bendahara Penerimaan, para staff yang ada di Kantor Walikota dan juga dengan melakukan sejumlah pemeriksaan melalui tugas yang diberikan oleh pendamping di Kantor Walikota. Selain itu, juga dicari melalui beberapa situs yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bekasi yang dapat memberikan solusi dalam pemecahan yang terjadi oleh bendahara penerimaan di Sekretariat daerah Kota Bekasi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Simpulan
 pada Kantor Walikota Bekasi Bagian Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Kota Bekasi, maka di ambil kesimpulan, yaitu Sistem Pengeluaran kas yang dipakai oleh Bendahara Pengeluaran di Kantor Walikota Bekasi sudah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari prosedur yang digunakan dalam pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran),  SPM (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) dan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) telah memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun dalam proses pengesahan (tanda tangan) dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh bagian-bagian bersangkutan memakan waktu yang lama sekitar 1 bulan.
Program aplikasi yang digunakan pada Kantor Walikota Bekasi untuk menunjang pekerjaan adalah Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dijadikan alat bantu dalam proses terealisasinya pencairan dana